Uji Coba Bansos Digital Dimulai
Pemerintah tengah mempercepat transformasi layanan publik berbasis teknologi digital. Salah satu program prioritas adalah penyaluran bantuan sosial (bansos) yang akan dilakukan secara digital.
Luhut Binsar Pandjaitan, Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), menyebut Banyuwangi akan menjadi lokasi uji coba awal program ini pada September 2025.
Prabowo Akan Turun Memantau
Menurut Luhut, Presiden Prabowo Subianto berencana hadir langsung memantau pelaksanaan proyek percontohan tersebut. “Nanti bulan September, minggu ketiga kita sudah melakukan piloting di Banyuwangi dan Presiden akan datang sendiri,” jelas Luhut di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Tujuan dan Manfaat Digitalisasi
Sistem bansos digital dirancang untuk meningkatkan akurasi distribusi, mengurangi kesalahan penerima, memperkuat transparansi, dan mendorong akuntabilitas. Melalui aplikasi, masyarakat juga dapat melakukan verifikasi identitas digital secara mandiri.
Di sisi backend, verifikasi akan dilakukan otomatis melalui integrasi data lintas lembaga, termasuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BI-Himbara, ATR/BPN, hingga Samsat.
Potensi Pengurangan Kemiskinan
Luhut menegaskan, digitalisasi penyaluran bansos dapat menjadi kunci mengurangi angka kemiskinan. Menurut perhitungan Dewan Ekonomi Nasional, jika program berjalan baik, sekitar 34 juta orang berpeluang keluar dari garis kemiskinan berkat bantuan yang tepat sasaran.
Dukungan Lintas Kementerian
Sebagai Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut baru saja memimpin rapat bersama sejumlah kementerian dan lembaga. Hadir antara lain Kementerian PAN-RB, Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Digital, Bappenas, BPS, Kementerian BUMN, Setneg, hingga Bupati Banyuwangi.
Kehadiran lintas sektor ini disebut sebagai bentuk komitmen untuk menghapus ego sektoral demi keberhasilan transformasi digital nasional.
Fokus Tiga Agenda Utama
Mandat transformasi digital diberikan Presiden Prabowo sejak tujuh bulan lalu. Komite kemudian menyusun strategi dengan fokus pada tiga bidang utama: digitalisasi bansos, perizinan usaha, dan integrasi Digital Public Infrastructure (DPI).
Dalam implementasinya, prinsip kehati-hatian pengelolaan data menjadi fondasi utama. Pemerintah menegaskan seluruh data harus dikelola di dalam negeri dengan standar keamanan yang ketat. Komite juga akan menggelar rapat bulanan untuk memastikan program berjalan sesuai target dan memberikan hasil nyata.
Baca Juga: KPK Ingatkan Noel soal Amnesti Kasus Pemerasan