Kemdikdasmen Gratiskan SD dan SMP Swasta Secara Bertahap, Total Butuh Rp 183,4 Triliun
Jakarta – Sekjen Kemdikdasmen, Suharti, mengumumkan rencana pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menggratiskan biaya sekolah SD dan SMP swasta. Proses ini akan dilakukan secara bertahap untuk menjaga kualitas pendidikan dan menyesuaikan kapasitas fiskal pemerintah.
Rencana Pelaksanaan Bertahap dan Penganggaran
Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di kompleks parlemen, Suharti menyampaikan bahwa anggaran saat ini belum mencukupi untuk membiayai seluruh sekolah negeri dan swasta secara penuh. Oleh sebab itu, pemerintah mengusulkan pelaksanaan pembiayaan bertahap dengan batas dan standar tertentu, agar kualitas pendidikan tetap terjaga.
Kriteria Sekolah Swasta yang Dibiayai
Sekolah swasta yang masih mendapat pembiayaan dari masyarakat akan dibiayai melalui revitalisasi, termasuk pelatihan guru dan pembiayaan operasional personel yang setara dengan sekolah negeri. Pendanaan juga mencakup nonpersonel seperti kegiatan ekstrakurikuler yang belum tercakup dalam dana BOS.
Simulasi Anggaran dan Rincian Kebutuhan
Suharti menjelaskan hasil simulasi kebutuhan anggaran mencapai total Rp 183,4 triliun untuk sekolah negeri dan swasta. Anggaran ini dibagi rata-rata sekitar Rp 8,3 juta untuk SD negeri dan Rp 16 juta untuk SMP negeri. Sedangkan untuk swasta, tambahan kebutuhan berkisar Rp 5,9 juta untuk SD dan Rp 7,7 juta untuk SMP.
Dukungan DPR dan Tahapan Pelaksanaan
Wakil Ketua Komisi X, My Esti Wijayati, menegaskan pentingnya memasukkan anggaran pelaksanaan putusan MK ini dalam APBN 2026 agar tidak terlewat. Tahapan pelaksanaan akan disesuaikan berdasarkan usulan pemerintah dan kebutuhan riil lapangan.
FAQ Seputar Gratiskan Biaya SD dan SMP Swasta
1. Apa maksud gratiskan SD dan SMP swasta secara bertahap?
Pemerintah akan menyediakan dana untuk menghapus biaya pendidikan di sekolah swasta secara bertahap sesuai kapasitas anggaran dan kriteria sekolah.
2. Berapa total anggaran yang dibutuhkan?
Simulasi kebutuhan anggaran mencapai Rp 183,4 triliun untuk membiayai SD dan SMP negeri serta swasta.
3. Bagaimana kriteria sekolah swasta yang mendapat pembiayaan?
Sekolah swasta yang masih menerima pembiayaan dari masyarakat dan perlu revitalisasi serta peningkatan kualitas guru dan fasilitas.
4. Apakah anggaran ini sudah pasti masuk dalam APBN 2026?
DPR memastikan anggaran akan dimasukkan, namun pelaksanaan akan bertahap menyesuaikan kapasitas fiskal pemerintah.