Menpar Ditegur DPR Soal Kematian Juliana di Rinjani: DPR Soroti Keamanan Wisata
Menpar Ditegur DPR Kasus Juliana Rinjani menjadi sorotan publik usai peristiwa tragis menimpa wisatawan asal Brasil, Juliana Marins. Komisi VII DPR RI menegur keras Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam rapat di Gedung DPR, Kamis (3/7/2025), menyusul kematian tragis Juliana di Gunung Rinjani.
DPR Soroti Lambannya Evakuasi Juliana
Anggota DPR RI Samuel Wattimena menyoroti lambannya proses evakuasi darurat ketika Juliana masih terlihat hidup melalui pantauan drone. Menurutnya, keterlambatan pertolongan menjadi penyebab utama kegagalan penyelamatan.
Menpar: Pengelolaan Rinjani di Bawah Kemenhut
Menanggapi hal itu, Menpar Widiyanti menjelaskan bahwa pengelolaan wisata Gunung Rinjani merupakan kewenangan Kementerian Kehutanan. Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya akan memperkuat koordinasi lintas kementerian guna meningkatkan keselamatan wisatawan.
Komisi VII DPR: Jangan Lempar Tanggung Jawab!
Anggota Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa saling melempar tanggung jawab. Menurutnya, kegiatan naik gunung adalah bagian dari sektor pariwisata, sehingga Kemenpar harus turut bertanggung jawab dalam sistem pengamanan dan evakuasi darurat.
“Jangan bilang tanggung jawabnya Raja Juli Antoni (Kemenhut), nanti dia pusing juga, Bu. Pemerintah itu satu,” tegas Saleh dalam rapat.
Rangkaian Insiden di Rinjani Dalam 2 Bulan
Juliana bukan satu-satunya wisatawan asing yang mengalami kecelakaan di Rinjani. Sebelumnya, wisatawan Malaysia Rennie Abdul Ghani (57) tewas jatuh ke jurang pada Mei. Kasus serupa menimpa Nazli Bin Awang Ma’had, yang mengalami luka serius.
Pariwisata Butuh Standar Keamanan Baru
Insiden berulang ini menandakan pentingnya reformasi sistem keamanan wisata pegunungan di Indonesia. Pemerintah diminta menetapkan standar layanan tour guide, porter, dan sistem darurat yang terintegrasi demi mencegah tragedi serupa.
Kesimpulan
Kasus Menpar Ditegur DPR Kasus Juliana Rinjani menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem keselamatan wisata gunung. Kolaborasi antarkementerian mutlak diperlukan agar kejadian tragis seperti ini tidak terulang dan citra pariwisata Indonesia tetap terjaga di mata dunia.